Endang Masriah. 2005. Skripsi jurusan ekonomi, Fakultas ilmu sosial, Universitas Negeri Semarang.
Keberhasilan suatu bangsa dalam pembangunan nasional sangatditentukan oleh kemampuan bangsa untuk dapat memajukan kesejahteraanmasyarakat, maka diperlukan dana untuk pembiayaan pembangunan gunamencapai tujuan yang diinginkan. Salah satu usaha untuk mencapai tujuantersebut adalah melalui Pajak Bumi dan Bangunan. Meskipun penerimaan PBBmemberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak yang relatif kecil, namun PBBmerupakan sumber penerimaan yang sangat potensial bagi daerah. Mengingatpentingnya peran PBB bagi kelangsungan dan kelancaran Pembangunan, makadiperlukan kegiatan administrasi PBB di Direktorat PBB. Salah satu kegiatanadministrasi PBB di Direktorat PBB adalah Pengenaan PBB.Yang dimaksudPengenaan disini adalah kegiatan perhitungan, penetapan, dan pembebanan pajakterutang dengan unsur pajak didalamnya yaitu Tarif, Nilai Jual Kena Pajak(NJKP), Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP), dan tatacaraperhitungannya, sehingga hal ini diperlukan penelitian lebih lanjut. Permasalahanyang dikaji dalam penelitian ini adalah Bagaimana Sistem Pengenaan Pajak Bumidan Bangunan Pada Kantor Pelayanan PBB Semarang? Penelitian ini bertujuanuntuk mengetahui Sistem Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Pada KantorPelayanan PBB Semarang.
Obyek kajian dalam penelitian ini adalah Sistem Pengenaan Pajak Bumidan Bangunan Pada Kantor Pelayanan PBB Semarang yang berlokasi di Jl.Pemuda No. 1B Semarang. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitudokumentasi, waancara, observasi, kajian pustaka. Metode analisis data yaituanalisis kualitatif, yaitu analisis yang tidak didasarkan pada perhitungan statistikyang berbentuk kualitatif (jumlah), dan disajikan secara sistematis.
Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam penerapan sistem pengenaanPBB pada KP PBB Semarang sudah bagus yaitu adanya suatu kerjasama dariberbagai bagian, sehingga dapat mengurangi adanya kesalahan atau kecuranganyang mungkin terjadi. Namun dalam pelaksanaannya terdapat suatu kelemahanyang disebabkan kurangnya kesadaran Wajib Pajak. Ber dasarkan dari penelitiandi atas, dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan penghitungan, penetapan,dan pembebanan pajak terutang dilakukan sesuai dengan ketentuan UndangundangNo.12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.12 Tahun 1994 tentang PBB.Dalam meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalammelaksanakan kewajiban perpajakannya hendaknya diadakan programpenyuluhan maupun dengan media pemberian suatu reward seperti hadiah ataupenghargaan untuk Wajib Pajak yang sadar dan patuh.
http://www.skripsikuliah.co.cc/
0 comments:
Post a Comment