Home » » Prosedur Pelaksanaan Audit Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Tengah

Prosedur Pelaksanaan Audit Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Tengah

Tugas akhir akuntansi : Prosedur Pelaksanaan Audit Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Tengah

Sasongko, Heribertus Nugroho Adhi. 2005. Skripsi jurusan ekonomi, Fakultas ilmu sosial, Universitas Negeri Semarang.

Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu badan pengawas pemerintah di tingkatprovinsi yang melakukan audit atas pengelolaan dan pertanggung jawaban laporankeuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Permasalahan yang dikaji dalampenelitian tugas akhir ini adalah : (1) Bagaimanakah profil Perwakilan BPKPProvinsi Jawa Tengah ?, (2) Bagaimanakah prosedur pelaksanaan audit laporankeuangan BUMN yang dilakukan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah ?, (3)Bagaimanakah Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah melakukan pengendalianmutu untuk menjaga kualitas dari laporan hasil auditan ?Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :Waawancara, Observasi dan Dokumentasi, sedangkan analisis data dilakukan secarakualitatif.

Prosedur pelaksanaan audit laporan keuangan BUMN dilaksanakan oleh perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah melalui tiga tahap yaitu : Persiapan Audit, Pelaksanaan Audit, dan Penyelesaian Laporan Hasil Audit. Sistem pengendalian mutu audit laporan keuangan dilaksanakan menggunakan formulir-formulir Kendali Mutu (KM).

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa proedur pelasanaan audit laporan keuangan BUMN yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP ProvinsiJawa Tengah cukup baik sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BPKP pusat. Namun demikian, untuk pengendalian mutu penggunaan formulir kendali mutunya belum optimal.

Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah diharapkan dapat mengembangkan sistem informasi dan prosedur pengelolaan kegiatan pengawasan seiring dengan kemajuan teknologi.


http://www.skripsikuliah.co.cc/
Share this article :

0 comments:

Post a Comment

 
Support : Aris Decoration | Galaxy Young | Ganesha Souvenir
Copyright © 2014. Kumpulan makalah dan skripsi kuliah gratis - All Rights Reserved